Ada Dugaan Pungli di Pokmas Anggota Komisi I DPRD Gresik Marah-Marah

gresik24jam - Ada Dugaan Pungli di Pokmas Anggota Komisi I DPRD Gresik Marah-Marah

Gresik24jam - Anggota Komisi I DPRD Gresik, Abdullah Syafi' dari F-Gerindra marah-marah terhadap Kepala Desa (Kades) Sekapuk, Kecamatan Driyorejo, Gresik terkait dugaan pungutan liar di kelompok masyarakat (Pokmas) bantuan UKM Maju Bersama.

Kemarahan anggota Komisi I yang membidangi hukum, dan pemerintah itu memuncak saat memegang berkas surat kesepakatan yang berisi ada pemberian fee terkait bantuan tersebut.


"Apa-apaan iki kok sampai ada fee segala. Ini murni bantuan kenapa harus ada demikian," ujar Abdullah Syafi' dengan mimik wajah memerah, Senin (15/01/2018).

Seperti diketahui, kasus pungli terkait bantuan UKM Maju Bersama. Berawal saat anggota pokmas, yakni Nur Mulyono melaporkan hal ini ke komisi I DPRD Gresik. Setelah dilakukan telaah memang ada fee. Namun, hal tersebut sesuai kesepakatan bersama. 

"Agar kasus ini tak terulang lagi kades dan masyarakat harus berhati-hati. Sebab, masyarakat tidak segan-segan melapor ke DPRD bila ada penyimpangan," ujar Ketua Komisi I Suparno Diantoro dari F-Partai Golkar.


Menanggapi hal itu, Kades Sekapuk Abdul Hamid menyatakan soal kasus ini. Dirinya, tidak serta merta diaalahkan. Pasalnya, surat tersebut berdasar atas SK kades lama. Namun, setelah usai pertemuan dengan Komisi I DPRD Gresik. Semua permasalahan sudah clear dan dianggap selesai. "Semua sudah islah mengenai kasus ini muncul karena ada miss komunikasi saja," tuturnya.

Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Gresik, Muchid menyatakan ada beberapa kesalahan kenapa kasus ini muncul ke permukaan. Yang pertama, kurangnya pembinaan di dalam administrasi desa. Kedua, masalah ini terkait bantuan hibah yang ditandatangani melalui notaris. "Supaya kasus tersebut tak muncul lagi PMD Gresik akan terus melakukan pembinaan terhadap perangkat desa," tandasnya.


Seperti diketahui, UKM Maju Bersama Desa Sekapuk, mendapat bantuan hibah sebesar Rp 42,5 juta dari pengajuan proposal sebesar Rp 100 juta. Di tengah perjalanan, usai dicarikan muncullah adanya pemberian fee. Sehingga, salah satu anggota pokmas tersebut melaporkan kasus ini ke Komisi I DPRD Gresik. [dny/kun]

Sumber : beritajatim.com

Jangan lupa share di akun sosmedmu yah..
Terima kasih telah berkunjung ke Gresik 24 Jam.
Facebook Page: Gresik 24 Jam
Instagram: @gresik24jam

Subscribe to receive free email updates: